Bahmi juga melakukan akumulasi perhitungan riil di soal besarnya. Jika benar Mustafa telah menjabat selama hampir 4 tahun (sejak pertengahan 2023 hingga 2026 berjalan), maka total akumulasi anggaran yang dikelolanya tidaklah kecil.
Dengan dana operasional sekolah yang mencapai miliaran rupiah per tahun ditambah ratusan juta dari sektor jaminan sosial pendidikan, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang sangat terbuka lebar jika tanpa pengawasan ketat.
Sorotan tajam Bahmi Bahrun juga diarahkan langsung pada pengelolaan Beasiswa KIP/PIP. Menurutnya, dana KIP/PIP adalah hak mutlak siswa dari keluarga tidak mampu yang harus disalurkan secara utuh tanpa ada manipulasi. Lonjakan dana PIP dari seratusan juta pada 2023 menjadi lebih dari Rp 300 juta pada tahun 2025 wajib diaudit secara investigatif oleh APH.
Tinggalkan Balasan