Sofifi-Polemik pergantian Kepala Sekolah di Halmahera Timur yang menyeret nama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memasuki babak baru pada Selasa, Provinsi Maluku Utara(10/02/2026).
Meskipun Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Halmahera Timur, Muhammad Zufriyadi, telah menyampaikan klarifikasi resmi, dugaan pelanggaran prosedur digital ini dinilai kian menjauh dari semangat birokrasi bersih yang digaungkan pimpinan daerah.
Sorotan publik menguat lantaran pencopotan melalui SK perorangan ini dianggap tebang pilih karena hanya menyasar SMAN 6 Halmahera Timur, padahal sejumlah Kepala Sekolah lain di wilayah tersebut memiliki masa jabatan serupa, yakni delapan tahun atau dua periode bahkan lebih, namun tidak tersentuh kebijakan penyegaran yang sama sehingga memicu kecurigaan adanya standar ganda.
Muhammad Zufriyadi bersikeras bahwa penerbitan SK Pelaksana Tugas (Plt) tersebut adalah langkah sah untuk menegakkan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 dengan dalih pejabat lama telah melampaui batas masa jabatan.
Namun, pembelaan tersebut dibantah keras oleh seorang mantan pegawai birokrasi yang mengungkapkan bahwa di era digitalisasi, mutasi atau pemberhentian wajib melalui sistem SIM KSPSTK yang terintegrasi langsung dengan BKN melalui aplikasi I-MUT ASN Digital.
Sumber tersebut menegaskan bahwa jika jalur ini dilewati dan SK dikeluarkan secara manual, maka data tidak akan pernah sinkron dengan Dapodik, yang berakibat fatal pada lumpuhnya administrasi sekolah hingga hambatan pencairan dana BOS.
Kritik tajam kembali dialamatkan kepada Zufriyadi terkait mekanisme “nonjob” perorangan ini, di mana seharusnya mutasi dan promosi dilakukan secara kolektif berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, bukan melalui SK perorangan yang terkesan dipaksakan.
Dugaan maladministrasi kian menyengat seiring munculnya pertanyaan besar mengenai keterlibatan Gubernur Sherly Tjoanda yang saat ini sedang berada di Jakarta, apakah ia mengetahui adanya pergantian dan penonaktifan tersebut, apalagi jika tanda tangan pada SK dibubuhi atas nama pimpinan daerah di tengah absennya beliau di tempat.
Menariknya, alih-alih meredam suasana, Muhammad Zufriyadi justru mengirimkan pesan WhatsApp kepada media yang seolah “melempar bola panas” dengan menyebut bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Haltim, melainkan juga banyak terjadi di Morotai yang mencakup 5 SMA dan 3 SMK yang dipimpin oleh Plt.
Tinggalkan Balasan