SOFIFI-Skenario di balik aksi demonstrasi yang digelar oleh Komite Perjuangan Rakyat (KOPRA) Institute di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara kini berbalik arah dan menuai sorotan tajam.
Aksi yang semula menyuarakan pemberantasan judi online (judol) tersebut diduga kuat merupakan bagian dari gerakan propaganda pesanan yang sengaja ditunggangi kepentingan tertentu demi melengserkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali.
Bukan hanya sarat akan muatan politis, aksi ini juga menyisakan masalah finansial dan dugaan penipuan terhadap pekerja pers. Direktur KOPRA Institute, Faisal Habeba, kini dituding tak kunjung menyelesaikan kewajibannya membayar jasa pemberitaan kepada delapan media online yang mengawal aksinya sejak awal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber tepercaya di lapangan, Faisal Habeba awalnya merangkul delapan media lokal untuk melakukan pengawalan ketat secara jurnalistik.
Kerja sama itu meliputi pemberitaan jalannya aksi demonstrasi secara masif hingga penerbitan rilis berita khusus yang dirancang sedemikian rupa untuk menyerang personalitas Sekda Morotai dengan isu judi online.
Namun, setelah misi propaganda tersebut sukses mengisi ruang publik, Faisal justru terkesan “lepas tangan”. Sebanyak 8 media yang telah berjasa menaikkan isu tersebut mengaku belum menerima hak pembayaran jasa publikasi yang ditaksir mencapai Rp 5.000.000. Saat ditagih, sang Direktur KOPRA Institute dilaporkan selalu menghindar dan enggan memberikan penjelasan transparan terkait uang komitmen tersebut.
“Kami merasa dikelabui. Narasi yang dibangun seolah-olah ini murni pergerakan rakyat, padahal dari awal ada komitmen profesional untuk publikasi rilis. Sekarang, setelah berita naik dan isu judol Sekda Morotai mencuat, yang bersangkutan justru menghilang dan enggan membayar hak kami sebesar 5 juta rupiah,” ungkap salah satu perwakilan media yang enggan disebutkan namanya.
Sementara, Salah satu perwakilan media online di Ternate menyampaikan bahwa Faisal sempat menyuruh pihak media untuk mengestimasi seluruh anggaran publikasi, termasuk meminta komentar dari praktisi hukum dan akademisi guna memperkuat narasi tersebut.
“Kami disuruh mengestimasi seluruh pemberitaan terkait Sekda Morotai, katanya nanti dibayarkan sekaligus setelah yang bersangkutan balik ke Morotai. Namun, hingga detik ini belum juga dibayarkan,” ungkap sumber tersebut kesal. Rabu (10/6/26)
Tujuan utama dari rentetan aksi demonstrasi dan pembentukan opini publik ini diduga kuat bukan demi penegakan hukum, melainkan agenda terselubung pihak tertentu yang menunggangi KOPRA Institute untuk melengserkan Muhammad Umar Ali dari kursi strategisnya sebagai Sekda Morotai.
Dengan memanfaatkan isu judi online yang saat ini menjadi perhatian nasional, Faisal Habeba disinyalir mencoba menyetir opini aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera menonaktifkan Sekda Morotai melalui lima tuntutan yang mereka suarakan sebelumnya.
Terbongkarnya dugaan “orderan” aksi dan utang terhadap media ini seketika membalikkan simpati publik. Gerakan yang sebelumnya mengatasnamakan perjuangan rakyat kini dinilai cacat moral dan mencederai integritas pergerakan itu sendiri.
Hingga berita ini ditayangkan, Direktur KOPRA Institute Faisal Habeba belum memberikan langkah konkret dan hanya melontarkan janji-janji saat dihubungi media terkait penunggakan uang pblikasi senilai Rp 5 juta.
Tinggalkan Balasan