Jakarta- Peringati Hari Buruh (May Day) 1 Mei 2026, Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Atas Nama Rakyat Maluku Utara (ATA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini. Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Dobertus Doongoro, sebagai bentuk penolakan tegas terhadap proyek geothermal yang dinilai mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat adat di Maluku Utara.

Dalam orasinya, Dobertus Doongoro menegaskan bahwa proyek geothermal yang saat ini berjalan tidak hanya berpotensi merusak ekosistem, tetapi juga mengancam ruang hidup masyarakat lokal yang bergantung pada tanah dan sumber air.

“Aksi ini adalah suara masyarakat Maluku Utara yang menolak eksploitasi atas tanah leluhur kami. Kami tidak anti pembangunan, tetapi kami menolak proyek yang mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi kami,” tegasnya di hadapan massa aksi.

Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mencabut ijin proyek geothermal serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Mereka juga mendesak DPR RI untuk segera mengambil sikap dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin serta dampak lingkungan dari proyek tersebut.

Aliansi ATA menilai bahwa proses perizinan proyek geothermal tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat. Selain itu, mereka menyoroti potensi kerusakan kawasan hutan, sumber air, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati di wilayah Maluku Utara.

Dalam tuntutannya, massa aksi menyampaikan beberapa poin utama:

1. Mencabut ijin proyek PT Ormat technology geothermal di Maluku Utara.

2. Melakukan kajian ulang terhadap dampak lingkungan secara independen dan transparan.

3. Menghormati dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah kelola mereka.

4. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk berpihak pada keselamatan rakyat, bukan kepentingan investasi semata.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan secara tertib. Massa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah mengambil langkah konkret.

“Ini bukan aksi terakhir. Jika tuntutan kami diabaikan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tutup Dobertus.