TERNATE – Komite Perjuangan Rakyat (KOPRA) Institute menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara pada Selasa (2/6/26).
Pers Reals yang diterima Media ini Rabu (3/6/26), Dalam aksi yang dilakukan, massa mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik judi online yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai serta oknum anggota kepolisian.
Aksi yang berlangsung di Jalan 40, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate itu diwarnai dengan penyampaian aspirasi dan tuntutan yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Direktur KOPRA Institute, Faisal Habeba, dalam orasinya menegaskan bahwa judi online telah menjadi persoalan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, judi online berkembang menjadi kejahatan sistemik yang merusak fondasi bangsa, menyebabkan masyarakat kehilangan penghasilan, terjerat utang, hingga mengalami tekanan mental.
Faisal menambahkan, negara secara tegas melarang segala bentuk perjudian melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Oleh karena itu, setiap dugaan keterlibatan aparatur negara dan penegak hukum dalam aktivitas ilegal ini harus ditangani secara serius, profesional, dan transparan agar tidak muncul kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika dugaan ini terbukti, persoalan tersebut dinilai telah mencederai integritas birokrasi dan institusi penegak hukum.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama.KOPRA Institute mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan judi online yang melibatkan Sekda Pulau Morotai dan oknum polisi tersebut. Mereka juga meminta Kapolda mencopot Kapolres Pulau Morotai karena dinilai lambat dalam menangani perkara ini, serta menuntut tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap semua pihak yang terlibat.
Selain kepada pihak kepolisian, massa juga mendesak Bupati Morotai untuk menonaktifkan Sekda Pulau Morotai selama proses penyelidikan berlangsung demi menjaga kelancaran pemeriksaan.
Aksi demonstrasi yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian tersebut berjalan tertib. Sejumlah perwakilan massa juga telah menyampaikan lembar aspirasi mereka secara resmi kepada pihak Polda Maluku Utara untuk diteruskan langsung kepada pimpinan tertinggi.
Tinggalkan Balasan