SOFIFI-Teka-teki pengisian jabatan definitif di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) kini belum sepenuhnya disisi oleh pejabat defetif. Terhadap sekitar 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), muncul dugaan adanya manuver “bawah tangan” untuk mengamankan posisi strategis, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dugaan lobi jabatan ini menguat setelah sebuah momen tertangkap kamera wartawan pada Senin (4/5/26). Plt Kadis PUPR Malut, Risman Irianto Jafar, terpantau mendatangi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Zulkifli Bian, di ruang kerjanya.
Tak lama kemudian, sekitar pukul 15:00 WIT, keduanya terlihat keluar bersamaan dari gedung Kantor Gubernur dan langsung masuk ke dalam satu mobil yang sama sebelum meninggalkan lokasi. Pertemuan empat mata di dalam kendaraan ini memicu spekulasi liar di kalangan pegawai maupun pengamat birokrasi mengenai adanya upaya negosiasi khusus agar posisi Risman tetap aman atau segera didefinitifkan.
Menanggapi isu miring tersebut, Kepala BKD Zulkifli Bian mencoba mendinginkan suasana. Ia menyatakan bahwa keberadaan 15 Plt di Pemprov Malut bukan tanpa alasan, melainkan karena Gubernur Sherly Tjoanda masih memantau kinerja mereka.
“Ibu Gubernur sejauh ini merasa nyaman dengan kinerja para Plt. Mereka dianggap mampu mengimbangi visi-misi yang tertuang dalam RPJMD,” ujar Zulkifli saat dikonfirmasi, Selasa (5/5/26).
Namun, pernyataan ini justru dianggap kontradiktif dengan prinsip meritokrasi. Jika kinerja memang menjadi indikator utama, publik mempertanyakan mengapa pelelangan jabatan (open bidding) tidak segera dilakukan secara transparan untuk mengakhiri status “transisi” di belasan OPD tersebut.
Bukan rahasia lagi jika Dinas PUPR menjadi sorotan utama dalam bursa jabatan ini. Dengan pagu anggaran proyek fisik mencapai Rp 550 miliar, posisi Kadis PUPR memiliki daya tawar politik dan ekonomi yang sangat tinggi.
Gubernur Sherly Tjoanda sendiri masih menutup rapat pintu informasi mengenai kapan lelang jabatan akan dibuka. “Itu masih rahasia,” jawabnya singkat saat ditanya wartawan beberapa waktu lalu.
Sikap tertutup Gubernur dan kedekatan intensif antara Plt Kadis PUPR dengan Kepala BKD kini menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Apakah pengisian jabatan akan dilakukan berdasarkan kompetensi murni, ataukah “lobi satu mobil” akan menjadi penentu siapa yang bakal memegang kendali atas anggaran miliaran rupiah tersebut?
Tinggalkan Balasan