SOFIFI-Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai menghadapi tantangan serius di Maluku Utara (Malut). Meski diharapkan mampu menjamin pemenuhan gizi siswa secara nasional, kondisi infrastruktur dan ketersediaan bahan baku di lapangan masih menjadi ganjalan besar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, usai melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di ruang kerjanya, Senin (4/5/2026).
Menurut Samsuddin, ada tiga masalah utama yang saat ini menghambat operasional program MBG di Maluku Utara, yakni kendala kelistrikan, jaringan komunikasi (sinyal), dan ketersediaan bahan baku pangan.
“Beberapa permasalahan yang kami bahas tadi mencakup laporan mengenai kendala listrik, sinyal, hingga ketersediaan bahan pokok atau bahan bakunya,” ungkap Samsuddin saat ditemui di depan Kantor Gubernur Malut.
Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pangan seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemprov Malut berencana segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
“Jika terjadi penambahan SPPG, kebutuhan bahan baku otomatis meningkat hingga tiga kali lipat. Kami harus memastikan ketersediaannya dengan berkoordinasi intensif bersama Dinas Pertanian,” tambahnya.
Data menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah SPPG di Maluku Utara. Jika pada tahun 2025 tercatat ada 68 unit, tahun ini total SPPG aktif telah mencapai 108 unit, dengan 61 unitlainnya masih dalam proses pembangunan.
Namun, tantangan terbesar berada pada 175 titik SPPG kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang hingga kini belum beroperasi. Dari jumlah tersebut, baru 33 titik yang terverifikasi. Wilayah ini memiliki karakteristik khusus dengan porsi penyediaan kecil, yakni berkisar 20 hingga 30 paket per hari karena lokasinya yang sulit dijangkau, seperti di Desa Mare Gam, Mare Kofo, dan Desa Talaga di Kota Tidore Kepulauan.
Selain masalah geografis, Samsuddin mengakui adanya kendala rendahnya minat investor untuk membangun dapur SPPG di wilayah 3T. Skala produksi yang kecil dinilai kurang ekonomis bagi para pelaku usaha.
“Karena porsinya kecil, minat investor di 175 titik 3T ini tidak terlalu banyak. Kami sedang mengoordinasikan hal ini agar kebutuhan gizi siswa di wilayah terpencil tetap dapat terpenuhi,” jelasnya.
Samsuddin berharap ke depannya ada pihak swasta atau investor yang terpanggil untuk mengelola unit-unit di wilayah sulit tersebut.
“Kami berharap pihak-pihak terkait bersedia membangun dan mengelola SPPG di titik-titik tersebut demi keberlangsungan program ini,” pungkasnya. (Mfr)
Tinggalkan Balasan