Ternate-Polemik mengenai sistem rujukan kesehatan di wilayah kepulauan Kota Ternate kini berada di titik didih. Muis Ade yang menempuh studi Akhirnya dengan Lokus Studi Terkait terkait pelayanan kesehatan di Wilayah Bahim, terutama pulau Moti, ia melontarkan kritik terhadap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate yang dinilai beralibi di balik tameng layanan gratis, sementara mengabaikan substansi keselamatan nyawa pasien.
Muis menilai, klarifikasi pemerintah yang terus-menerus mendengungkan pembebasan biaya rujukan hanyalah upaya pengalihan isu. Menurutnya, masalah utama di Kecamatan Moti, Hiri, dan Batang Dua bukanlah soal dompet, melainkan standar medis dan kecepatan penanganan.
Dalam situasi kegawatdaruratan (emergency), warga tidak butuh tumpukan surat bebas biaya, mereka butuh sistem rujukan yang berfungsi cepat dan tepat.
“Publik tidak sedang memperdebatkan tarif. Persoalannya bukan uang, tapi nyawa. Gratis tidak pernah otomatis berarti memenuhi standar medis,” tegas Muis
Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah penggunaan satu unit ambulans laut yang digunakan secara bergantian untuk tiga kecamatan berbeda. Pola operasional ini dianggap sebagai perjudian nyawa, mengingat hambatan geografis dan cuaca ekstrem yang kerap mengepung Maluku Utara.
Muis mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk berhenti melakukan langkah administratif yang sifat Politis dan segera melakukan tindakan konkret di lapangan. Ia mengajukan tiga poin tuntutan utama:
* Pengadaan unit wajib dilakukan. Moti, Hiri, dan Batang Dua masing-masing harus memiliki satu ambulans laut standar medis agar tidak ada antrean dalam menyelamatkan nyawa.
* Ambulans laut bukan sekadar kapal kayu atau “taksi air”. Unit tersebut harus dilengkapi peralatan darurat (ventilator portabel, tabung oksigen, dll) serta tenaga kesehatan yang terlatih secara khusus.
* Pemerintah harus berani membuka data kepada publik mengenai response time (waktu tanggap), kondisi kelayakan armada, dan bagaimana anggaran operasional dikelola selama ini.
Menjamin hak kesehatan warga di pulau-pulau terluar agar setara dengan warga di pusat Kota Ternate adalah mandat konstitusi, bukan sekadar komoditas politik menjelang pemilu. Muis mengingatkan bahwa kegagalan sistem yang menyebabkan hilangnya nyawa warga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara negara.
“Pemerintah Kota Ternate harus berhenti menjawab apa yang tidak ditanyakan publik. Yang masyarakat tuntut adalah jaminan keselamatan yang merata. Ingat, keselamatan pasien itu bukan pilihan politik, itu adalah kewajiban warga Negara” tulisnya dalam keterangan, Jumat (27/2/26)
Tinggalkan Balasan