TERNATE-Alokasi dana perjalanan dinas Anggota DPRD Kota Ternate tengah menjadi sorotan publik. Berdasarkan rincian anggaran kegiatan, total dana yang digelontorkan untuk kunjungan kerja internal (dalam daerah) ke Kabupaten Halmahera Barat serta luar daerah ke Kota Manado menembus angka lebih dari Rp3,6 miliar.
Pada agenda Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten Halmahera Barat, total anggaran yang diserap mencapai Rp2.284.186.000. Komponen belanja ini terbagi ke dalam sejumlah kegiatan pengawasan, pembentukan peraturan, hingga pembahasan anggaran.
Secara rinci, kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Halmahera Barat menyedot anggaran besar melalui tiga komisi, yakni Komisi I (2 kali perjalanan) sebesar Rp206.984.000, Komisi II (2 kali perjalanan) sebesar Rp254.820.000, dan Komisi III (2 kali perjalanan) senilai Rp326.574.000. Selain itu, Badan Kehormatan memplot Rp111.312.000 untuk 2 kali kunjungan penegakan kode etik.
Pos anggaran terbesar dalam kunjungan ke Halmahera Barat berada pada agenda Pembahasan Kebijakan Anggaran oleh Badan Anggaran (Banggar). Terdata sebanyak 4 paket perjalanan dinas Banggar yang masing-masing dialokasikan sebesar Rp199.164.000, sehingga total akumulasi Banggar saja mencapai Rp796.656.000.
Sementara itu, Bapemperda mengalokasikan Rp151.328.000 (1 kali), Pimpinan DPRD sebesar Rp237.348.000 (4 kali), dan Badan Musyawarah (Banmus) sebesar Rp199.164.000 (1 kali).
Tak berhenti di situ, agenda Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Kota Manado juga menguras kas daerah hingga Rp1.349.416.000.
Rincian kegiatan ke Manado meliputi paket Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Komisi I sebesar Rp159.312.000, Komisi II sebesar Rp189.456.000, dan Komisi III sebesar Rp239.292.000. Agenda luar daerah ini juga melibatkan Badan Anggaran dengan alokasi Rp311.024.000, Pimpinan DPRD senilai Rp142.020.000, serta Badan Musyawarah (Banmus) yang menyerap dana hingga Rp308.312.000.
Besarnya nilai akumulasi anggaran yang mencapai total Rp3.633.602.000 untuk dua lokasi tujuan ini memicu pertanyaan masyarakat terkait efisiensi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta relevansi hasil kunjungan kerja tersebut bagi kepentingan publik di Kota Ternate.
Tinggalkan Balasan