TERNATE–Tabir gelap pengelolaan dana pendidikan di SMA Negeri 6, Kelurahan Tobololo Kecamatan Ternate pulau Kota Ternate mulai tersingkap. Sumber internal dari kalangan sekolah mengungkapkan adanya dugaan raibnya anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024–2025 yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Informasi yang dihimpun dari lingkaran dalam sekolah menyebutkan bahwa anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi belanja keperluan siswa dan fasilitas pendidikan tersebut diduga tidak direalisasikan secara transparan, bahkan sebagian besar tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.
Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, ditemukan ketidaksesuaian yang mencolok antara laporan pencairan dana dengan kondisi fasilitas di lapangan. Dana yang ditotalkan mencapai ratusan juta rupiah itu disebut-sebut hilang tanpa jejak dari pos belanja keperluan sekolah yang seharusnya mendesak.
“Jika ditotal, ada ratusan juta yang tidak jelas rimbanya. Harusnya uang itu untuk kebutuhan ATK, buku, dan sarana prasarana sekolah, tapi faktanya di lapangan tidak ada. Ini jelas merugikan siswa dan operasional sekolah,” ungkap sumber tersebut kepada media, Jumat (8/5/2026).
Kondisi ini bahkan sempat membuat proses administrasi keuangan sekolah tersendat karena tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas dari periode sebelumnya.
Persoalan ini mulai mencuat ke permukaan sejak adanya pergantian pimpinan sekolah. Kepala SMAN 6 Kota Ternate yang baru, Kasman, S.Pd., yang mulai menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) per 20 April 2026, tidak menampik adanya beban masalah dari masa kepemimpinan sebelumnya.
Saat dikonfirmasi, Kasman menegaskan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun tersebut dan mengarahkan agar pihak-pihak terkait yang dimintai pertanggungjawaban.
“Terkait hal itu nanti bisa tanyakan langsung ke mantan Kepsek dan mantan Bendahara. Sebab saya baru diberikan tanggung jawab pada tanggal 20 April 2026. Jadi mantan Kepsek dan Bendahara-lah yang akan memberikan klarifikasi,” tegas Kasman melalui pesan singkat.
Meski diterpa masalah anggaran Mantan kepala Sekolah sebelumnya, Kasman memastikan saat ini pihaknya tengah fokus melakukan pembenahan, termasuk percepatan penyusunan ARKAS agar dana BOSDA dapat segera cair tanpa kendala lebih lanjut.
Menanggapi pengakuan dari internal sekolah , desakan agar Inspektorat Provinsi Maluku Utara segera melakukan audit dan memanggil Mantan Kepala Sekolah, Suryadi Idrus, beserta bendahara pada periode 2024-2025 kini berada di bawah sorotan tajam publik.
Adapun harapan Pihak sekolah agar pemerintah tidak membiarkan uang negara raib begitu saja. Mereka meminta pihak berwenang segera memanggil pejabat lama untuk mengklarifikasi dugaan “dana gaib” ratusan juta tersebut.
“Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini soal hak pendidikan anak-anak kami. Kami minta Inspektorat turun dan periksa semua dokumen belanja sekolah dua tahun terakhir,” pungka sumber terpercaya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada mantan Kepala Sekolah, Suryadi Idrus, melalui kontak yang telah diperoleh untuk mendapatkan keberimbangan informasi.
Tinggalkan Balasan