Ternate-Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate memberlakukan penagihan retribusi parkir di kawasan Benteng Oranje mulai 21 November 2026 menuai sorotan. Kebijakan ini dinilai wajib disertai penjelasan hukum dan administrasi yang transparan kepada publik guna mencegah polemik serta ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.
praktisi hukum, Ahmad Nurrahman Nassim, S.H., memandang bahwa pemerintah daerah memang memiliki wewenang untuk memungut retribusi parkir sepanjang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh serta-merta dijadikan legitimasi untuk menarik pungutan tanpa memastikan keabsahan objek, penetapan lokasi, mekanisme pemungutan, hingga kewenangan pengelolaannya secara jelas.
“Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan memungut retribusi. Tetapi dalam negara hukum, setiap pungutan terhadap masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas, objek yang sah, tarif yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan pemberitahuan bahwa parkir mulai ditagih, tetapi tidak mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai dasar penetapan lokasi tersebut,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, rujukan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dimaknai secara utuh. Regulasi tersebut tidak bisa hanya dipakai sebagai tameng normatif untuk menarik pungutan, melainkan harus dibuktikan bahwa kawasan Benteng Oranje benar-benar memenuhi syarat sebagai objek retribusi parkir yang ditetapkan dan dikelola secara sah oleh pemerintah daerah.
“Pertanyaan hukumnya sederhana, tetapi sangat mendasar. Apakah kawasan Benteng Oranje sudah ditetapkan secara resmi sebagai lokasi parkir berbayar? Bagaimana status pengelolaan lokasi tersebut? Siapa yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan? Berapa tarif yang berlaku, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang yang dipungut dari masyarakat? Ini yang harus dijelaskan oleh Dinas Perhubungan,” tegasnya.
Menurutnya, pemasangan papan pemberitahuan di lokasi semata tidaklah cukup. Setiap kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diiringi keterbukaan informasi menyangkut landasan hukum, prosedur, rincian tarif, identitas petugas resmi, hingga mekanisme pembayaran dan saluran pengaduan.
Ia juga mengingatkan bahwa Benteng Oranje bukan sekadar lahan parkir biasa, melainkan situs cagar budaya yang menyimpan nilai sejarah sekaligus identitas Kota Ternate. Oleh karena itu, tata kelola parkir di area tersebut wajib mempertimbangkan aspek penataan ruang, kemudahan akses publik, kepentingan warga, serta perlindungan terhadap kawasan bersejarah.
“Jangan sampai kawasan bersejarah yang seharusnya menjadi ruang publik, ruang edukasi, dan destinasi wisata justru dikelola dengan pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pungutan. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan kepentingan publik dan pelestarian kawasan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ahmad mendesak Dishub Kota Ternate membuka secara gamblang dokumen penetapan lokasi parkir, dasar penentuan tarif, sistem pemungutan, serta tata kelola pendapatan retribusi di kawasan Benteng Oranje. Baginya, transparansi adalah pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada warga yang dibebani kewajiban retribusi.
“Kalau kebijakan ini memang memiliki dasar hukum yang kuat, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tertutup. Publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan bagaimana uang yang dipungut akan dikelola. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.
Ia menambahkan, apabila di lapangan kelak ditemukan praktik pungutan yang menyimpang dari aturan, penetapan objek yang cacat administrasi, atau penarikan retribusi oleh pihak tak berwenang, maka kebijakan tersebut harus segera dievaluasi melalui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan yang berlaku.
“Jangan sampai kebijakan yang tujuan awalnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah justru menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pemerintah harus mengedepankan kepastian hukum, bukan sekadar memberlakukan pungutan. Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan hukum,” tutupnya.
Pemerintah Kota Ternate kini diharapkan segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dasar penetapan kawasan Benteng Oranje sebagai zona parkir berbayar. Keterbukaan ini dinilai krusial agar kebijakan tersebut dapat dipahami, diuji secara hukum, serta diterima masyarakat berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tinggalkan Balasan