Tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi pusat memacu Pemkab Taliabu untuk berinovasi dan gali Potensi PAD dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.
TALIABU – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menyoroti ketertinggalan Kabupaten Taliabu dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Maluku Utara.
Pernyataan ini disampaikannya secara terbuka dalam pembukaan Forum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2029, yang berlangsung pada Kamis (21/08/2025) di Aula kantor Desa Kilong, Kecamatan Taliabu Barat.
Dalam sambutannya yang tegas, Bupati menekankan bahwa seluruh program yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berorientasi pada pemenuhan SPM dan mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Terkait dengan efisiensi, saya mendorong kepada seluruh OPD untuk melakukan inovasi menggali potensi PAD secara optimal. Fokus pada program strategis yang langsung menyentuh masyarakat melalui pemunuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Karena SPM di Taliabu saat ini masih tergolong sangat rendah,” Kata Sashabila
Dari capaian SPM Taliabu yang masih sangat rendah dibandingkan daerah lain di Maluku Utara, menjadikan Bupati menekankan pentingnya pelayanan dasar harus menjadi indicator atau catatan dalam perumusan RPJM 2025-2029.
“Saya minta setiap program yang dirancang OPD harus jelas kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat,” tegas Bupati Sashabila Mus, seperti dikutip dari jalannya acara.
Tidak hanya tantangan yang datang dari dalam. Bupati juga mengungkapkan adanya beban fiskal daerah yang mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi, justru sebaliknya.
“Kita dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif. semua OPD harus aktif menggali dan mengusulkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” Tambah Sashabila.
Forum strategis ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan unsur partai politik (parpol) , DPRD Taliabu, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta perwakilan organisasi kepemudaan.
Keterlibatan multisektor ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan RPJMD yang komprehensif, aspiratif, dan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta potensi seluruh lapisan masyarakat Taliabu.
Dengan dimulainya forum ini, komitmen Pemerintah Kabupaten Taliabu untuk mengejar ketertinggalan dan membangun kemandirian fiskal daerah menjadi sinyal kuat bagi arah pembangunan lima tahun ke depan.
Tinggalkan Balasan