TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan 2025 di Sahid Bella Hotel, Rabu (20/8).
Rakor yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi di daerah ini, mulai dari Gubernur, Forkopimda, hingga perwakilan bank sentral, membahas strategi jitu mengatasi tantangan pangan yang masih membayangi provinsi kepulauan tersebut.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam pidatonya menyoroti dua masalah utama: ketergantungan pasokan dari luar yang mencapai 80% dan fluktuasi harga yang kerap menyulitkan masyarakat.
“Kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan untuk mewujudkan harga terjangkau dan ketersediaan yang stabil,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Malut tengah menjalankan program andalan pemberian makanan bergizi gratis untuk 260.000 siswa, dengan anggaran fantastis senilai Rp 1,6 triliun. Program ini sekaligus mendongkrak perekonomian UMKM dan koperasi lokal yang ditunjuk sebagai penyuplai.
Dukungan Penuh dari Pusat dan Inovasi TNI-Polri
Deputi Badan Pangan Nasional, Dr. Andriko Noto Susanto, menekankan pentingnya intervensi gizi sejak dini. Ia mengungkapkan data mencengangkan: 60% anak Indonesia kekurangan asupan protein dan susu.
Untuk menanggulanginya, pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 140 Sentra Pemenuhan Gizi (SPPG) di Malut.
“Satu SPPG bisa mengelola anggaran Rp 10 miliar per tahun untuk menyediakan makanan bergizi, yang juga menggerakkan ekonomi petani dan UMKM,” papar Andriko.
Yang tak kalah menarik, Wakapolda Malut, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, menunjukkan peran tidak biasa Polri dalam ketahanan pangan.
“Kami tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga turun langsung menggarap lahan,” ujarnya. Polda Malut telah mengelola nearly 200 hektar lahan jagung dan menghasilkan puluhan ton komoditas, serta merekrut personel khusus di bidang pertanian.
Bank Indonesia (BI) Peringatkan Inflasi Volatile Food yang Tinggi
Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Putra Indrawan, memaparkan data yang mengkhawatirkan: inflasi bahan pangan mudah berubah (volatile food) di Malut telah melampaui 5%. Hal ini dipicu oleh ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan dari luar daerah.
Untuk mengatasi semua tantangan ini, sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga pusat digalakkan. Pembangunan food hub dan cold storage di Ternate dan Sofifi dipercepat untuk menekan ketergantungan pada daerah lain dan mewujudkan visi “Harga Terjangkau, Pangan Tersedia, Maluku Utara Sejahtera”.
Tinggalkan Balasan