TERNATE– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate melalui Komisi III memastikan akan mengawal ketat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) tahun ajaran 2025/2026.
Prioritas utama pengawasan ini adalah mencegah dan menindak tegas praktik pungutan liar (pungli) yang seringkali membebani orang tua siswa baru.
Anggota Komisi III DPRD Ternate, Nurlaela Syarif, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk turun langsung melakukan pengawasan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.
“Langkah ini selaras dengan Surat Edaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku Utara Nomor: /C7.32/DM.00.02/2025 yang diterbitkan pada 13 Juli 2025,” ungkap Nurlaela.
Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan MPLS Ramah.
BPMP sendiri telah memulai pemantauan acak di berbagai satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan sejak Senin, 14 Juli 2025, dengan fokus utama di Kota Ternate.
“Untuk itu, Kami di Komisi III akan terus membahas pungutan-pungutan liar yang terjadi di tingkat satuan pendidikan di Kota Ternate,” tegas Nurlaela Syarif.
Ia menambahkan bahwa instansi terkait akan dipanggil untuk membahas isu ini secara mendalam dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, serta KUA PPAS Induk 2026.
“Di sini nanti kami pastikan agar pemerintah daerah diingatkan kembali untuk mencegah hal serupa terjadi,” jelasnya.
Nurlaela Syarif juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi pungutan liar, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. “Yang jelas kalau ada pungli harus dilaporkan,” pungkasnya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Ternate pada Senin (15/7/2025).
Masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan MPLS yang bersih dari pungli dengan melaporkan setiap temuan kepada pihak berwenang. Ini adalah langkah bersama untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari beban yang tidak semestinya.
Tinggalkan Balasan