TERNATE– Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) di Ternate kembali diwarnai protes. Seorang ibu bernama Sunarti mengungkapkan putranya, Muhammad, kini mengalami depresi setelah impiannya masuk SMA Negeri 1 Ternate kandas di tengah jalan.
Sunarti misalnya, menceritakan apa yang dialami anaknya. Muhammad, anak laki-lakinya ini dinyatakan lulus pada 1 Juli setelah mengikuti seleksi awal SPMB online, anaknya lantas dengan semangat datang ke sekolah pada tangal 2 Juli.
Awalnya semua terlihat aman dan lancar, tetapi ini berubah ketika Muhammad mengikuti proses verefikasi berkas fisik di Sekolah pada 2 juli beberapa waktu lalu, Muhammad ditolak dengan alasan domisili.
“Anak saya di rumah depresi, penyakitnya kambuh karena tidak lulus,” ungkap Sunarti dengan suara bergetar saat ditemui di depan SMAN 1 Ternate. Sabtu (5/7/25).
Ia baru saja menemui Joko, Ketua Panitia SPMB SMAN 1, namun hanya mendapat jawaban, “Saya menunggu arahan Kepala Dinas.” Katanyaa mengutip perkataan Joko.
Sunarti merasa geram dengan sikap pihak sekolah yang dinilainya tidak transparan. Sejak awal, hingga berdampak pada psikologi anaknya.
“Kalau memang sudah ditolak, kenapa tidak dari awal saja, supaya anak kami tahu dan bisa mendaftar ke sekolah lain,” keluhnya.
Ia semakin bingung karena saat ini seluruh sekolah sudah menutup pendaftaran, membuat Muhammad tak punya pilihan lain. Ironisnya, Muhammad sebelumnya berada di urutan ke-41 dari 212 siswa yang dinyatakan lulus.
Menurut Sunarti, Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas kebijakan PPDB yang ia anggap “merebut hak setiap anak memperoleh pendidikan”.
Menanggapi hal ini, Joko, Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Ternate, menjelaskan bahwa hasil sistem online belum final dan memerlukan verifikasi faktual.
“Di dalam pernyataan itu pun, pihak orang tua sudah menandatangani surat pernyataan, sehingga pada saat verifikasi faktual kami sesuai juknis sebelumnya sudah ada pernyataan yang ditandatangani,” jelasnya.
Joko mengakui bahwa ada 11 siswa yang mengalami masalah domisili. Ia menambahkan, kuota SMAN 1 Ternate seharusnya terpenuhi 432 orang, namun hanya 421 siswa yang diterima setelah proses verifikasi.
Meskipun peraturan domisili menjadi acuan pendaftaran penerimaan siswa atau siswi baru telah diatur , tetapi hingga kini aturan tersebut masih menjadi ketidakpuasan sejumlah masyarakat.
Tinggalkan Balasan