Ternate– Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara dalam menjaga kedaulatan laut kini dipertanyakan besar-besaran.
Pers Reals yang diterima media Halamansofifi, Minggu (20/12/25) melalui, Ketua Umum SPMMT MU, Solidaritas Pelajar Mahasiswa Morotai Timur (SPMMT) Maluku Utara melontarkan kritik pedas dan menilai pemerintah serta aparat penegak hukum sengaja mendiamkan praktik illegal fishing yang kian merajalela di perairan Pulau Morotai.
Janji-janji manis yang sempat terucap dalam audiensi pada Selasa, 9 Desember 2025 lalu, hingga kini dianggap hanya menjadi pepesan kosong tanpa realisasi nyata di lapangan.
Ketua Umum SPMMT MU, Muhammad Rijwar Pina, menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas sikap bungkamnya Pemprov Malut. Padahal, dalam pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mendesak pembentukan tim lintas wilayah untuk memberantas penjarahan ikan oleh pihak luar yang sangat memukul ekonomi nelayan lokal.
“Kami menilai sikap diam dan ketidakbertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah bentuk pengingkaran komitmen publik. Ini bukti nyata kegagalan total dalam menjalankan roda pemerintahan!” tegas Rijwar dengan nada menyinggung.
Kritikan tajam tidak hanya diarahkan ke kantor Gubernur, tetapi juga menghujam institusi kepolisian, khususnya Ditpolairud Polda Malut. SPMMT menilai lemahnya kontrol dan penindakan di laut Morotai menunjukkan bahwa aparat dan pemerintah daerah seolah membiarkan kesejahteraan rakyat dijarah oleh pelaku illegal fishing.
“Ketidakseriusan Polairud dan Pemda dalam melakukan pengontrolan adalah bukti lemahnya komitmen melindungi kedaulatan laut kita. Kondisi ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Janji yang diberikan kepada kami hanya cara untuk menenangkan massa sementara, tanpa ada niat bekerja” lanjut Rijwar.
Persoalan illegal fishing di Morotai bukanlah sekadar angka di atas kertas, melainkan masalah urusan perut bagi nelayan lokal. Karena merasa dipermainkan oleh janji-janji birokrasi, SPMMT MU kini menyiapkan langkah yang lebih serius
Rijwar menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, mereka akan menggerakkan massa yang lebih besar.
“Kami sampaikan sekali lagi, ini masalah serius! Jika Pemprov dan Polda Malut tetap memilih tidur dan mendiamkan masalah ini, maka kami bersama seluruh nelayan Pulau Morotai akan melakukan mogok total dan siap menggeruduk Polda serta Kantor Gubernur Malut. Kami akan datang untuk menagih janji yang kalian khianati” cecarnya
Tinggalkan Balasan