Ternate-Gejolak internal melanda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate, Maluku Utara. Sejumlah anggota GMNI Ternate secara resmi menyatakan sikap tegas menolak kepemimpinan cabang saat ini dan memberikan mandat penuh kepada M. Risyad Fahlefi sebagai Ketua Umum serta Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI periode 2025–2028.
Dukungan ini ditegaskan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hasil Kongres XXII yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 2025 lalu.
Anggota GMNI Ternate, Asyadi S. Ladjim, mengungkapkan bahwa penegasan sikap ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap kinerja Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Ternate. Ia menyebut pengurus cabang yang ada saat ini tidak memiliki legitimasi karena tidak pernah dilantik sejak terpilih pada Konfercab 2021.
“Mereka tidak dilantik pasca Konfercab 2021 dan tidak menjalankan program kerja apapun selama menjabat. Sangat aneh jika tiba-tiba muncul klaim bahwa mereka sah, bahkan menggelar Konfercab tanpa dasar yang kuat. Empat tahun tanpa kerja, di mana esensinya?” tegas Asyadi saat memberikan keterangan, Kamis (5/2/26).
Asyadi menambahkan, kevakuman program kerja tersebut telah berakibat fatal, yakni menyebabkan banyak Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) di Kota Ternate menjadi fakum dan kehilangan arah perjuangan.
Selain persoalan lokal, Asyadi juga menyentil polemik di tingkat pusat. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas organisatoris secara nasional yang masif saat ini berada di bawah komando Risyad Fahlefi. Sebaliknya, ia menilai pihak lain yang mengatasnamakan DPP, seperti Sujahri Somar, adalah tindakan ilegal yang merusak citra organisasi.
“Kami hanya mengakui hasil Kongres XXII Bandung. Hingga awal 2026 ini, DPP di bawah kepemimpinan Bung Risyad dan Sekjen Patradewa-lah yang aktif menjalankan instruksi organisasi secara sah,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Asyadi memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang masih mengatasnamakan GMNI Ternate untuk kepentingan tertentu. Ia mengklaim bahwa pengurus DPC yang lama telah kehilangan mandat dari akar rumput.
“Perlu kami tegaskan, pengurus DPC yang dulu sudah dikudeta oleh seluruh DPK di Kota Ternate. Jika ada oknum yang melaksanakan agenda tanpa sepengetahuan kami, itu adalah tindakan ilegal. Kami mengambil langkah ini demi menjaga stabilitas dan marwah organisasi di Maluku Utara,” tutur Asyadi.
Menutup keterangannya, Asyadi memastikan bahwa 75 persen anggota GMNI Ternate kini berada dalam satu komando untuk melakukan pembersihan internal.
“Kami sedang berkoordinasi intensif dengan DPP pimpinan Ketum Risyad untuk meminta arahan terkait konsolidasi besar-besaran. Kami siap menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) untuk melahirkan kepemimpinan baru yang benar-benar bekerja untuk kaum Marhaen,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan