Proyek Jalan Maidi Rp7,3 Miliar Amburadul, Pemuda Ancam Blokade dan Desak Kejati Malut Turun Tangan

Tidore-Proyek rekonstruksi jalan di Desa Maidi, Kota Tidore Kepulauan, memicu kemarahan warga. Proyek bernilai fantastis sebesar Rp7,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD 2024 tersebut diduga dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Wajib Dibaca: https://halamansofifi.id/2025/12/13/gagal-paham-etika-jabatan-kadis-pupr-tidore-kepulauan-kini-berhadapan-dengan-lbh-ansor/

Kondisi fisik jalan yang baru saja selesai diaspal (hotmix) kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, ditemukan rumput tumbuh menembus lapisan aspal, serta munculnya retakan dan lubang di sejumlah titik. Tak hanya itu, komponen pekerjaan Rigit Beton yang seharusnya satu paket dalam proyek tersebut dilaporkan belum tuntas.

Ketua Pemuda Desa Maidi, Sahrul, menyatakan bahwa munculnya rumput di permukaan aspal adalah bukti nyata adanya kegagalan mendasar dalam manajemen mutu. Ia menyoroti tiga poin utama penyebab kerusakan dini tersebut:

* Penyiapan badan jalan yang buruk dan tidak bersih.

* Kualitas material yang diduga di bawah standar.

* Teknik pengaspalan yang tidak sesuai prosedur teknis.

“Kualitasnya sangat mengecewakan. Hotmix sudah rusak, berlubang, dan retak-retak. Sementara itu, untuk pekerjaan Rigit Beton justru tidak diselesaikan. Ini anggaran besar, tapi hasilnya nol besar bagi masyarakat,” ujar Sahrul kepada awak media Halamansofifi.

Munculnya masalah ini memicu dugaan adanya “permainan” antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan dengan kontraktor pelaksana, CV Pilar Nusantara Prima.

Atas temuan ini, pemuda setempat menuntut langkah tegas:

* Klarifikasi Terbuka: Mendesak Kadis PUPR Tikep dan PPK Bidang Bina Marga, Ir. Kardiman, untuk menjelaskan transparansi pengawasan proyek.

* Audit Kejaksaan: Meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera melakukan penyelidikan atas potensi kerugian negara dan tindak pidana korupsi.

* Tanggung Jawab Kontraktor: Menuntut CV Pilar Nusantara Prima untuk melakukan perbaikan total sesuai dokumen kontrak.

“Kami tidak main-main. Jika tidak ada titik terang dan pertanggungjawaban nyata, kami akan menggalang massa yang lebih besar untuk memblokade akses jalan tersebut,” tegas Sahrul melalui pers Reals.