TALIABU- Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Taliabu 2025–2029, yang resmi dibuka oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, pada Kamis (21/8/2025).
Acara yang digelar di Aula Kantor Desa Kilong ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan DPRD Taliabu , tokoh masyarakat, Perwakilan Parpol, akademisi, serta perwakilan dari sektor swasta dan organisasi kepemudaan.
Forum ini menjadi ruang partisipatif dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan Taliabu lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Sashabila Mus menekankan pentingnya inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Ia mendorong seluruh OPD agar lebih Inovatif, progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Beliau mengimbau kepada seluruh elemen yang terlibat agar menyusun perencanaan secara cermat, dengan memperhatikan dinamika tantangan fiskal serta kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali inovasi dan potensi daerah secara maksimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memprioritaskan program-program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Penyusunan perencanaan daerah harus disusun denga penuh kesadaran, mengingat kemampuan fiskla dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Selain itu penting untuk lebih inovasi menggali potensi daerah dan tetap fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat,” Jelas Sashaila
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa RPJMD harus menjawab isu-isu strategis daerah seperti konektivitas antarwilayah, kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan pengembangan sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepala Bappeda Pulau Taliabu dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 akan menjadi acuan pembangunan selama lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan RPJPD, RPJMN, serta visi-misi kepala daerah terpilih.
Forum Konsultasi Publik ini juga menjadi wadah untuk menjaring masukan dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
Tinggalkan Balasan