HALMAHERA TIMUR– Proyek pembangunan infrastruktur di Desa Wasile, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, yang mengunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024, kini menjadi sorotan warga setempat.
Total anggaran Rp454 juta yang dialokasikan untuk tiga proyek penting diduga di desa Wasile belum terealisasi, padahal waktu pengerjaan telah habis dan kita sudah memasuki tahun 2025, yang anehnya proyek itu tidak gunakan papa informasi.
Masyarakat Desa Wasile mempertanyakan transparansi dari Kepala Desa Rolando Humati terkait tiga proyek tersebut, yaitu, Jalan Tani dengan anggaran Rp250 juta, Jalan Setapak senilai Rp100 jutadan Plat Deker senilai Rp54 juta.
Seorang sumber internal Pemerintah Desa Wasile, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa Kepala Desa Rolando tidak pernah terbuka mengenai proyek-proyek tersebut.
“Kami berharap dapat merasakan manfaat dari pembangunan ini, tetapi kenyataannya tidak ada apa-apa,” ungkapnya. “Terus, uang Rp250 juta itu ke mana?” Tanya salah satu staf yang bekerja di pemerintah Desa.
Masyarakat sudah berupaya mencari kejelasan. Sebelumnya, dalam pertemuan antara tokoh masyarakat dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Timur, sebuah surat pernyataan penting telah dibuat. Surat tersebut menuntut agar pengerjaan proyek-proyek ini diselesaikan paling lambat pada 31 Juli 2025.
Namun, lebih dari 10 hari setelah batas waktu tersebut terlewati, belum ada tanda-tanda pengerjaan yang dimulai.
Seorang tokoh masyarakat yang dihubungi terpisah membenarkan semua informasi ini. Ia juga mengungkap adanya pertemuan antara Kepala Desa Rolando Humati dengan salah satu Kabid DPMD di sebuah penginapan di Desa Wasile, yang diduga membahas penyelesaian proyek ini.
Menanggapi situasi ini, tokoh masyarakat Desa Wasile berharap tidak hanya Kabid DPMD saja yang turun tangan. Mereka mendesak agar Kepala Dinas DPMD, bahkan Bupati Halmahera Timur, bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi yang sebenarnya.
“Sudah menjadi kewajiban kami sebagai tokoh masyarakat untuk mengawasi, mengontrol, dan melaporkan jika ada masalah,” tegasnya.
Mereka berharap agar pejabat tinggi di Halmahera Timur bisa memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Desa Rolando Humati walaupun dalam upaya menghububgi.
Tinggalkan Balasan