TALIABU– Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sashabila Widya L Mus memberikan tanggapan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai kurang menyoroti perkembangan Pulau Taliabu dalam periode 5 tahun mendatang.
Sebagai informasi, Sashabila, Bupati Taliabu, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru telah mengusulkan alokasi pembangunan yang signifikan untuk Kabupaten Pulau Taliabu.
Meskipun demikian, usulan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat karena adanya kebutuhan data pendukung yang belum terpenuhi, sehingga mengakibatkan banyak usulan yang tidak dapat direalisasikan.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan sengketa lahan yang belum terselesaikan pada periode pemerintahan sebelumnya.
Meskipun demikian, Sashabila tetap optimis dan menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna memastikan kelanjutan pembangunan secara bertahap.
“Kalau untuk Taliabu sangat banyak program yang diusulkan Pemprov Malut, tapi kita terkendala data dukungan sehingga tidak di acc di Pemerintah Pusat. Terus sulit untuk selesaikan sejumlah sengketa lahan dalam waktu yang singkat. Tetapi saya akan terus berjuang agar Pembangunan tetap berjalan bertahap,” Jelas Sashabila, Kamis (31/07/2025).
Lebih lanjut Sashabila katakan Pemerintah Daerah Taliabu dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya menyelaraskan langkah dan persepsi untuk memastikan kelancaran pembangunan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memberikan perhatian khusus dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait pembangunan di Taliabu.
Bupati Taliabu menegaskan bahwa Taliabu bukanlah daerah yang dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun, seperti daerah lain di Maluku Utara, Taliabu perlu memulai dari awal. Hal ini disebabkan oleh ketertinggalan yang signifikan dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan.
Oleh karena itu, beliau mengemukakan perlunya reformasi data pendukung terkait administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.
“Kita bukanlah anak tiri dari Taliabu, kita hanya membutuhkan kerja keras lebih lanjut agar dapat mengejar ketertinggalan ini, kita harus memulai dari nol. Harus ada reformasi tata kelola pemerintahan dan data pendukung untuk pembangunan,” jelas Sasabila.
Tinggalkan Balasan